Sebagaimana tulisan saya sebelumnya, jika isu utama yg diboyong adalah "crew fatigue" yg berpengaruh pada "flight safety", saya yakin hal ini bisa diselesaikan bersama DGCA sebagai mediasi, karena "isu flightsafety" penerbangan di Indonesia saat ini sdg menajdi sorotan dunia international.
Sejauh yg saya pahami, hampir semua airlines di Indonesia di banned oleh Uni Eropa karena regulatory body di Indonesia belum memenuhi standard international, dalam hal ini DGCA, jadi faktor penyebab banned tersebut bukan hanya mutlak pada pihak airlines.
Kasus ini justru akan menjadi "homework" DGCA agar dapat sesuai dgn standard international. Setahu saya, di dunia international, maksimal "duty hours" dan "duty time" dibatasi juga oleh "number of landing", jadi jika kita hanya memeperhitungkan 1 jam x 8 kali landing masih dibawah batas maksimal 9 jam terbang, saya rasa cara perhitungkan tersebut harus perlu dipertimbangkan lagi. Kongkritnya, misalkan, batasan 9 jam terbang hanya untuk maksimal 3 x landing, jika 4-6 kali landing, maksimal menjadi 8 jam terbang, jika 7-8 kali landing, maksimal menjadi 7 jam terbang, itu yg saya maksud.
Mungkin belum ada aturannya di CASR, makanya OM masing company belum memasukkannya, justru itulah saya katakan ini akan menjadi "homework" DGCA untuk menjadi lebih go international.
Tetapi saya menjadi bingung dgn istilah yg Pak Basuki gunakan "utilisasi crew", di sini terjadi bias dari pemahaman saya dalam kasus ini. Saya tdk mengerti, "utilisasi crew" ini dgn motifasi apa, maaf
(ekonomi misalnya), nah perlu dilihat juga motifasi ekonomi ini dari pihak mana, Manajemen kah, atau Crew kah? jika memang masuk ke ranah ini (motifasi ekonomi), sekali lagi saya katakan, DGCA sebagai
regulator harus masuk. Tetapi perlu kita uji juga DGCA ini, apakah mampu mengamandemen CSAR demi menegakkan "flight safety" atau luluh dgn motifasi ekonomi ini, terlepas dari pihak yg mana yg lebih kuat, Manajemen atau Crew.
Demikian dulu tulisan saya. Semoga tidak ada yg keliru.
Yusuf E.
Senior FOO
Sejauh yg saya pahami, hampir semua airlines di Indonesia di banned oleh Uni Eropa karena regulatory body di Indonesia belum memenuhi standard international, dalam hal ini DGCA, jadi faktor penyebab banned tersebut bukan hanya mutlak pada pihak airlines.
Kasus ini justru akan menjadi "homework" DGCA agar dapat sesuai dgn standard international. Setahu saya, di dunia international, maksimal "duty hours" dan "duty time" dibatasi juga oleh "number of landing", jadi jika kita hanya memeperhitungkan 1 jam x 8 kali landing masih dibawah batas maksimal 9 jam terbang, saya rasa cara perhitungkan tersebut harus perlu dipertimbangkan lagi. Kongkritnya, misalkan, batasan 9 jam terbang hanya untuk maksimal 3 x landing, jika 4-6 kali landing, maksimal menjadi 8 jam terbang, jika 7-8 kali landing, maksimal menjadi 7 jam terbang, itu yg saya maksud.
Mungkin belum ada aturannya di CASR, makanya OM masing company belum memasukkannya, justru itulah saya katakan ini akan menjadi "homework" DGCA untuk menjadi lebih go international.
Tetapi saya menjadi bingung dgn istilah yg Pak Basuki gunakan "utilisasi crew", di sini terjadi bias dari pemahaman saya dalam kasus ini. Saya tdk mengerti, "utilisasi crew" ini dgn motifasi apa, maaf
(ekonomi misalnya), nah perlu dilihat juga motifasi ekonomi ini dari pihak mana, Manajemen kah, atau Crew kah? jika memang masuk ke ranah ini (motifasi ekonomi), sekali lagi saya katakan, DGCA sebagai
regulator harus masuk. Tetapi perlu kita uji juga DGCA ini, apakah mampu mengamandemen CSAR demi menegakkan "flight safety" atau luluh dgn motifasi ekonomi ini, terlepas dari pihak yg mana yg lebih kuat, Manajemen atau Crew.
Demikian dulu tulisan saya. Semoga tidak ada yg keliru.
Yusuf E.
Senior FOO
Tidak ada komentar:
Posting Komentar